PortalLombok.com – Komisi Dua DPRD NTB lakukan sidak ke Balai Benih Induk Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyusul kenaikan harga beras akibat kemarau panjang.
Nusa Tenggara Barat termasuk daerah yang surplus beras, namun kini akibat kemarau panjang atau badai El Nino NTB termasuk salah satu daerah yang mengalami kenaikan harga beras yang cukup signifikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS NTB) menyebutkan kenaikan harga beras di Nusa Tenggara Barat pada September 2023 mencapai 46 persen, yang tentunya berimbas pada tingginya angka inflasi di NTB.
Gabungan inflasi Kota Mataram dan Kota Bima pada September 2023 (YoY) sebesar 2, 29 persen. Lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,28 persen.
Baca juga : Alih Fungsi Lahan Pertanian Semakin Marak, Produksi Padi di NTB Menurun, Kementan RI Instruksikan Segera…
Kenaikan harga beras ini diperkirakan masih terjadi beberapa bulan kedepannya mengingat musim tanam belum tiba.
Hal ini tentunya menjadi perhatian Komisi Dua DPRD NTB, dimana Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah surplus beras, bahkan pada bulan Agustus 2023, NTB melakukan pengiriman beras ke luar daerah hampir sebanyak 3000 ton.
Baca juga : Terkesan Alot, Paripurna DPRD NTB Putuskan Tunda Pembahasan 7 Buah Raperda, Ini Alasannya
Menaggapi hal ini Komisi Dua DPRD NTB melakukan sidak kunjungan kerja ke Balai Benih Induk Pertanian Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB, untuk memastikan resource, peta problem dan fakta lapangan terkait dengan harga beras yang saat ini sedang melanda NTB.
Akhdiansyah menyebutkan sebagai daerah surplus beras harusnya kondisi saat ini harga beras di NTB bisa stabil dan normal.
“Sebagai daerah surplus beras, provinsi NTB termasuk daerah penyanggah pangan nasional, idealnya di tengah situasi beras merangkak naik, situasi seharusnya bisa stabil dan normal setidaknya,” tulis Akhdiansyah dalam instagram pribadinya @akhdiansyah_gurutoi, usai melakukan kunjungan kerja di Balai Benih Induk Pertanian Distanbun NTB, di Narmada, Lombok Barat, Rabu 11 Oktober 2023.
Akhdiansyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menyalahkan pengiriman beras NTB ke luar daerah, sebagai penyebab kenaikan harga berasa.
Bagi Akhdiansyah pengiriman berasa ke luar daerah merupakan salah satu kontribusi NTB sebagai daerah swasembada pangan.
“Kita sebagai daerah swasembada pangan memang menjadi salah satu kontributor pangan nasional, salah satunya di NTB ini. Itu sebabnya kenapa banyak beras dikirim ke luar,” ungkapnya menambahkan.
Menurutnya soal kenaikan beras ini merupakan indikator nasional, sementara di daerah belum diketahui apa yang menjadi tolok ukurnya.
“Contohnya kebutuhan beras di NTB seribu tapi kita punya produk 6 ribu, tapi sudah ada regulasinya 5 ribu harus didistribusikan keluar dengan asumsi cadangan beras kita itu 1x setengah dari kebutuhan produk. Jadi seribu kebutuhan kita tahun ini ada cadangan 2 ribu untuk kebutuhan lokal,” urainya.
Menurutnya, pengiriman beras tersebut tidak mempengaruhi harga pasar, namun sebagai kontributor justru mengimbangi pasar nasional.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, DPRD NTB Ingatkan Untuk Cerdaskan Pemilih Pemula, ‘Beri Pengetahuan Tentang Politik’
“Tapi sebenarnya tidak ada alasan harga beras itu naik. Harga beras akan bisa stabil dengan stok karena kondisi NTB sebagai kontributor,” pungkasnya.
Namun kedepannya berdasarkan hasil kunjungan yang dialkukan bersama Komisi Dua DPRD NTB ke Balai Benih Induk Pertanian, berdasarkan fakta dan informasi lapangan yang ditemui kedepannya mampu mencukupi formula solusi yang akan ditindak lanjuti mitra-mitra Komisi Dua DPRD NTB kedepannya.***
(RV)
