Portallombok – Kebutuhan masyarakat terhadap LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon” dinilai semakin tinggi dan sulit tergantikan dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini mendorong perhatian serius dari kalangan legislatif di Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama terkait ketersediaan dan distribusinya di lapangan.
Anggota DPRD NTB, Made Selamet, menegaskan bahwa LPG bersubsidi merupakan kebutuhan vital, khususnya bagi ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kalau BBM masih bisa ditunda penggunaannya, tapi kalau LPG, masyarakat tidak bisa memasak. Ini menyangkut kebutuhan pokok,” ujarnya, Jumat 10 April 2026.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan pasokan LPG tetap aman dan terjangkau guna menghindari lonjakan harga akibat spekulasi maupun antrean panjang karena kelangkaan.
Ia juga mengingatkan agar persoalan distribusi LPG tidak diabaikan seperti yang kerap terjadi pada bahan bakar minyak (BBM). Meski pemerintah sebelumnya telah menjamin ketersediaan, kondisi di lapangan menunjukkan potensi gangguan distribusi yang masih terjadi.
“Jangan sampai seperti BBM, baru ada protes besar pemerintah bergerak. LPG ini lebih urgen karena dampaknya langsung ke rumah tangga. Kalau ibu-ibu tidak bisa memasak, ini bisa jadi masalah sosial,” jelasnya.
Selain itu, Made Selamet menyoroti masih maraknya penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak. Ia menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama yang memicu kelangkaan.
“Di lapangan masih banyak pengusaha besar yang menggunakan LPG subsidi. Bahkan masyarakat mampu juga ikut membeli. Ini jelas tidak tepat sasaran dan merugikan masyarakat kecil,” katanya.
Untuk itu, politisi dari PDI Perjuangan tersebut mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret.
Dalam jangka pendek, pemerintah diminta memastikan ketersediaan LPG di pasaran agar tidak terjadi kelangkaan. Sementara dalam jangka panjang, ia menekankan pentingnya penertiban distribusi agar subsidi benar-benar tepat sasaran.
“Ini barang subsidi, harus tepat sasaran. Jangan dibiarkan terus terjadi penyalahgunaan. Kalau tidak, ke depan bisa memicu gejolak sosial yang lebih besar,” pungkasnya.
Vr.
