PortalLombok.com – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB), peringatkan Lalu Gita Ariadi sebagai PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat Saat ini untuk tetap berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
Lalu Gita Ariadi pada tanggal 19 September 2023, terpilih menjadi PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, menggantikan Doktor Zulkieflimansyah hingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Dengan ditetapkan sebagai PJ Gubernur NUsa Tenggara Barat, tentunya kini tugas dan tanggung jawab yang diemban untuk memajukan NTB menjadi prioritas utama.
Hal ini tentunyak kini juga menjadi perhatian DPRD NTB dalam pengawasi kinerja Penjabat (PJ) Gubernur NTB untuk memajukan Nusa Tenggara Barat.
Komisi I DPRD NTB mengingatkan Lalu Gita Ariadi yang kini menjabat sebagai PJ Gubernur NTB untuk lebih memperkuat fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-NTB untuk mengsnkronisasi dengan program-program daerah di Kabupaten Kota se Nusa Tenggara Barat.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB agar kordinasi antara Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemda Kabupaten Kota dapat terjalann lancar khususnya menjalankan program dalam memajukan Nusa Tenggara Barat.
“Karena pemerintah provinsi NTB tidak mempunyai rakyat langsung, maka yang harus dikuatkan oleh Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi untuk lebih memperkuat fungsi kordinasi dengan pemerintah kota dan kabupaten se-NTB” Ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, Haji Abdul Hafid saat ditemui wartawan, Sabtu 14 Oktober 2023.
Bagi Haji Abdul Hafid menyebutkan bahwa setiap perencanaan dan realisasi program harus seimbang, terlebih Pemerintah Provinsi NTB memiliki pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan yang mumpuni yang dapat bekerja secara kompak dalam menjalankan perencanaan program yang ada.
“Perencanaan dan realisasi itu harus seimbang, antara Dinas yang satu dengan yang lainnya, jangan bekerja sendiri-sendiri, terlebih antara Pemprov dengan Pemda Kabupaten Kota tidak boleh tidak saling berkoordinasi, antara implementasi kebijakan dan realisasi bagaimana agar bisa terarah, serta fokus agar bisa menimbulkan dampak yang mahaluas bagi terwujudnya percepatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Hafid juga menambahkan dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah harusnya memiliki tolak ukur yang jelas guna mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan program pembangunan yang dikerjakan dalam segala aspek.
“Jadi harus terukur dengan jelas dan pasti, tidak bisa diukur hanya dengan melakukan survey, terhadap beberapa ribu orang saja, sementara kuantitas masyrakat kita begitu besar,” tambahnya menjelaskan.
Baca juga : Dilanda Bencana Kekeringan, Komisi IV DPRD NTB Minta Pemerintah Provinsi Segera Respon Daerah Terdampak
Pekerjaan besar Pemerintah berikutnya masih berkutat pada peningkatan kualitas, sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masayrakat serta pengolahan aset-aset daerah agar bisa meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD).***
(RV)
