PortalLombok.com – DPRD NTB ingatkan peran pengawasan seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisir kasus perundungan, yang kini marak bermunculan terutama di tingkat bagi perseta didik.
Kasus perundungan yang dialami peserta didik tidak hanya sekali namun berulang kali, dan tentunya kini merusak dan merugikan aset bangsa.
Nusa Tenggara Barat tidak luput dari kasus perundungan yang kini marak ditemukan khsusnya antara peserta didik, di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
Seperti diektahui tentunya, perundungan adalah tindakan yang sangat merugikan tumbuh kembang peserta didik sebagai asset bangsa dan calon generasi penerus bangsa.
Perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan menjadi tanggungjawab bersama untuk dientaskan.
Anggota Komisi V DPRD NTB Haji Bohari Muslim menegaskan, seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam menyikapi kasus perundungan.
Artinya persoalan yang mendera anak bangsa ini tidak hanya menjadi ranah para pendidik semata tapi juga orang tua, masyarakat dan seluruh unsur yang ada.
“Realnya semua masyarakat mengambil peran baik masyarakat, orang tua, guru, lingkungan sekolah. Tapi lebih-lebih orang tua supaya bisa memberikan arahan kepada putra putrinya dari rumah baru dikerjasamakan dengan guru disekolah,” kata Haji Bohari Muslim, saat di wawancara, Kamis, 7 Maret 2024.
Bohari Muslim menyebutkan, Indonesia kedepannya akan mendapatkan bonus demografi. Dengan adanya bonus demografi ini maka semua harus bergandengan tangan untuk bersama-sama dalam mengatasi permasalahan ini (perundungan-red).
“Perundungan ini dampaknya sangat luar biasa bagi tumbuh kembang anak. Dan ini terus-terus terjadi sehingga perlunya duduk bersama dalam mencarikan formulasi dalam mengurai kasus tersebut,” ujarnya.
Baca juga : Terbilang Sukses, DPRD NTB Apresiasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Tahun 2024
Pemerintah provinsi NTB melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayan serta OPD terkait melakukan tindakan tepat dan cepat dalam menyikapi perundungan atau bullying. Jika tindakan perundungan terus terjadi maka masa depan anak didik akan terdampak.
“Ini harus dihentikan. Bagaimana caranya, ini menjadi tugas bersama bukan sekolah saja termasuk kepala dinas, orang tua, masyarakat dan sebagainya. Kasi efek jera tapi ini bersentuhan dengan perlindungan anak-anak,” ucapnya.
Pendidikan moral maupun akhlak, wajib dikuatkan sebab sehebat dan sepintar apapun anak didik disekolah jika akhlaknya buruk maka akan berdampak terhadap perilaku. Perundungan ini jika terus terjadi maka anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan rusak.
“Saya cukup prihatin dengan tindakan perundungan ini. Untuk itulah mari bersama-sama kita carikan solusi dan formulasi yang terbaik agar perbuatan ini tidak lagi terjadi,” ungkapnya.
Para pelaku dan korban perundungan lanjutnya, adalah asset bangsa yang harus diselamatkan. Kedua belah pihak harus diperlakukan dengan baik agar masa depannya tidak rusak.
Baca juga : Bantuan Pangan Tidak Tepat Sasaran, Komisi V DPRD NTB Berikan Solusi, ‘Akurasi Data’
Para pemangku kebijakan termasuk Kepala Dinas Pendidikan adalah orang-orang pilihan sehingga pihaknya berharap agar bisa mencarikan jalan yang terbaik dalam menekan kasus perundungan yang sangat merusak anak bangsa.***
(RV46)
