PortalLombok.com – Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) sampaikan pandangan umum terhadap penjelasan Gubernur terkait nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
Rapat sidang paripurna pandangan umum 9 fraksi DPRD NTB terkait nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD tahun 2023 dipimpin langsung oleh pimpinan dewan Baiq. Isvie Rupaeda, yang digelar pada Rabu 13 Spetember 2023.
Seperti diketahui sebelumnya Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah telah menyampaikan nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2023, pada Senin lalu 11 September 2023.
Bebebrapa hal terjadi perubahan seperti target pendapatan daerah, kenaikan belanja daerah, hingga pembiayaan daerah lainnya yang mengalami defisit.
Melanjur penjelasan Gubernur Nusa Tenggara Barat terkait nota keuangan dan Raperda Perubahan APBD tahun anggara 2023, 9 fraksi DPRD NTB berikan pandangan umum dan menyetujui untuk dibahas selanjutnya.
9 fraksi DPRD NTB yang menyampaikan pandangan di antaranya adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Farksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Bintang Retorasi (F-PBR), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-PNasdem) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS).
Ke 9 fraksi rata-rata menyetujui terkait nota keungan dan Raperda Perubahan APBD NTB tahun anggara 2023, untuk dibahas selanjutnya, dan diharapkan kedepannya mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai tujuan APBD yang diprioritaskan kepada program dan kegiatan mendorong pembangunan berkelanjutan di segala bidang.
“Fraksi Partai GOLKAR berharap penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2023 mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai tujuan APBD yang diprioritaskan kepada program dan kegiatan mendorong pembangunan yang berkelanjutan disegala bidang,” ungkap Fraski Golkar saat membacakan pandangan umumnya, Rabu 13 September 2023.
Meski meneytujui pembahasan lebih lanjut untuk Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2023, sejumlah fraksi DPRD NTB masih mempertanyakan terkait implementasi program Gubernur NTB yang belum terealisasi di APBD murni.
“Kalau melihat nota keuangan ini, struktur anggaran pemerintah provinsi ntb bisa di katagorikan sehat, tapi pada keyataanya banyak program program-program yang langsung bersentuhan ke masyarakat belum direalisasikan. Kenapa ini bisa terjadi ?” ungkap pandangan umum Fraksi Partai Demokrat.
Tidak hanya menanyakan realisasi program pemerintah Fraksi Partai Demokrat juga menanyakan program apa saja yang akan dilakuakn Pemerintah Provinsi NTB dalam tambahan belanja daerah yang mengalami peningkatan.
“Sejauh mana tambahan belanja pada rancangan perubahan apbd-p tahun anggaran 2023 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian? Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan ketiga program tersebut?,” tulis Fraksi Partai Demokrat menambahkan.
Tidak hanya dari Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatun pembangunan (F-PPP) juga memndang pemerintahan zul-rohmi selama lima tahun terakhir menemukan banyak sekali persoalan, banyak janji-janji dan program prioritasnya tidak berjalan dngan baik.
“Salah satunya adalah masalah anggaran beasiswa unggulan Pemprov NTB yang katanya tidak akan membebankan APBD, melainkan akan menggunakan dana CSR, namun pada kenyataannya beasiswa unggulan tersebut bersumber dari APBD, yang menyebabkan defisit anggaran cukup besar. Kemudian pasca pengiriman mahasiswa tersebut, output nya bagi daerah belum dirasakan, bahkan banyak menimbulkan pengangguran baru bagi daerah. Mohon penjelasannya,” ungkap fraksi PPP.
Tidak hanya itu F-PPP juga mempertanyakan tentang utang daerah Pemerintah Provinsi NTB untuk pengembaliannya sebesar Rp 750 miliar.
“Dana pinjaman (pen) yang dpinjam oleh pemerintah daerah pada tahun 2022 yang lalu berjumlah 750 milyar, kemudian 500 milyar untuk rumah sakit dan 250 milyar untuk infrastruktur jalan kita yang ada di ntb. Kenapa justru pen ini yang kemudian menyebabkan anggaran kita menjadi defisit. Bagaimana mengembalikan utang 750 milyar jika anggaran daerah mengalami defisit yang cukup besar pada tahun 2023,”
Fraksi Partai Nasdem juga menyampaikan bahwa masih banyak program-program unggulan yang tertuang dalam RPJMD masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai perencenaan.
“Banyak visi-misi yang dicangankan belum menampakkan hasil yang nyata dalam kehidupan masayrakat NTB, beberapa persoalan masih belum terselesaikan salah satunya utang jatuh tempo,” ungkap Fraksi Partai Nasdem.
Namun untuk saat ini beberapa fraksi meminta agar Gubernur Nusa Tenggara Baratt melakukan upaya-upaya mengatasi musim kekeringan yang sudah melanda beberapa daerah di provinsi NTB, yang bisa di katagorikan parah.
Seperti halnya kenaikan beberapa bahan pokok masyarakat seperti beras, sudah mengalami kenaikan harga, dan meminta kepada Gubernur NTB untuk segera memerintahkan agar dinas terkait untuk segera melakukan operasi pasar, sehingga harga bahan pokok bisa dengan cepat terkendali sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.***
(RV)
