PortalLombok.com – Jelang Pemilu tahun 2024 seluruh lembaga pelaksana pemilihan umum komit sukseskan lancarnya pelaksanaan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tersebut.
Ketiga instansi pemerintahan tersebut komitmen akan sukseskan berjalannya Pemilu 2024 untuk pemilihan eksekutif dan legislatif.
Seperti diketahui Pemilu 2024 masyarakat akan memilih mulai dari pemilihan Presiden, hingga kepala daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, untuk legsiltaif akan melakukan pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten /kota.
Tentunya, Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar Indonesia setlah periode 2019-2024 masa kepemimpinan Presiden Jokowi.
Oleh sebab ini Bakesbangpoldagri Nusa Tenggara Barat bersama biro pemerintahan dan KPU serta Bawaslu NTB intensif melakukan sosialisasi dalam menyukseskan Pemilu Serentak 2024 mendatang.
Sinergi dengan KPU dan Bawaslu juga dikedepakan dalam mengkampanyekan Pemilu yang jujur, adil, bebas dan rahasia. Selain itu juga masyarakat pemilih tercerdaskan sehingga bijak dalam menentukan pilihan ditengah perbedaan politik.
baca juga : Penataan Daerah Pemilihan DPRD Kabupaten: Menakar Harapan Stakeholder dan Kebijakan KPU
“Bagaimana pemilu yang jujur, adil, bebas, umum dan rahasia itu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, maka kita gencarkan sosialisasi bersama biro pemerintahan, KPU dan Bawaslu NTB,” ujar, Kepala Bakesbangpoldagri NTB Haji Ruslan Abdul Gani, Kamis (4/5/2023).
Ia menyebutkan, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan harus bersikap realistis. Artinya tidak berpecah belah meski terdapat perbedaan pilihan. Persaudaran yang kuat ditengah masyarakat harus dipertahankan dengan tidak terbelah karena perbedaan politik.
“Jangan karena gara-gara beda pilihan akhirnya justru kita menjadi bermasalah tidak saling tegur sapa kemudian terjadi perkelahian dan sebagainya” ungkapnya.
Ia menambahkan Pemilu Serentak 2024 mendatang adalah pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itulah pesta rakyat ini tidak diciderai oleh tindakan yang memecah belah tetapi menjadikan perbedaan sebagai pilihan politik yang harus dihormati.***
(RV)
