Portallombok – Palang Merah Indonesia Provinsi NTB menggelar operasi tanggap kekeringan secara masif menyusul ancaman fenomena El Nino yang diprakirakan berlangsung lebih panjang, lebih cepat, dan memicu cuaca lebih panas.

Langkah antisipasi kolaboratif ini ditandai dengan peresmian (kick off) distribusi air bersih skala provinsi di Sekretariat PMI NTB, Kota Mataram, Rabu (5/8).

Kendati seremoni peluncuran baru digelar secara resmi hari ini. Namun, aksi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan sebenarnya telah bergerak sejak sepekan terakhir.

Di mana, pasokan air bersih mengalir ke kantong-kantong pemukiman warga yang mulai krisis air bersih.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PMI NTB Ns. Lalu R. Doddy Setiawan menegaskan, langkah respons cepat ini mengacu pada peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi cuaca ekstrem pasca-El Nino tahun 2026 yang dikhawatirkan memanjang hingga awal tahun 2027.

“Informasi dari BMKG menunjukkan El Nino tahun ini datang lebih cepat, durasinya lebih lama, dan dampaknya memicu suhu lebih panas. Ini menjadi atensi khusus PMI Pusat bersama mitra internasional seperti Federasi Palang Merah Internasional (IFRC), American Red Cross, serta Australian Red Cross,” tegasnya pada wartawan.

Menurut Doddy, berdasarkan laporan data pemantauan berkala PMI NTB dan PMI Pusat, sepanjang satu pekan awal operasi, sebanyak 106.500 liter air bersih telah disalurkan secara merata. Bantuan ini menjangkau 6.027 jiwa penerima manfaat yang tersebar di 20 titik lokasi pada 12 desa/kelurahan dan 9 kecamatan.

Penentuan wilayah prioritas distribusi didasarkan pada hasil asesmen menyeluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

“Saat ini, lima daerah target menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan. Kelima wilayah tersebut mencakup Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa, dan Kabupaten Bima,” ujarnya.

Doddy mengaku, untuk status daerah saat ini masih dalam tataran siaga darurat. Yakni, belum naik ke tanggap darurat. Hanya saja, intervensi air bersih harus segera masuk.

Hal ini, agar masyarakat tidak mengalami krisis kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar..

“Untuk mekanisme penyaluran distribusi air bersih. Ini, merupakan program rutin dan komitmen berkelanjutan PMI setiap musim kemarau, baik atas inisiatif mandiri maupun merespons permintaan langsung dari masyarakat,” katanya.

Doddy menyebut, lantaran prediksi fenomena El Nino yang berpotensi memanjang hingga memasuki tahun 2027, pihaknya menyiagakan skema penyaluran air secara berkala dan terstruktur. Yakni, seluruh jajaran di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bergerak dalam satu komando terpadu dari PMI Pusat.

“Kerja ini adalah kerja kemanusiaan yang bersifat kolektif. Kami berada di bawah satu komando PMI Pusat. Selama dampak kekeringan ini dirasakan dan memanjang, pendistribusian air bersih akan terus digulirkan secara berkesinambungan sesuai peta kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” tandasnya menjelaskan.*

Vr

Portallombok – Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Ari, mengatakan pemberian potongan harga tiket, terutama bagi masyarakat di wilayah NTB, dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan jumlah penonton. 

Menurutnya, promosi penyelenggaraan MotoGP juga perlu diperluas ke berbagai daerah sehingga informasi mengenai ajang balap internasional tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Promosi harus terus diperkuat, tidak hanya di NTB, tetapi juga ke daerah-daerah lain. Berbagai media komunikasi dapat dimanfaatkan agar informasi mengenai MotoGP Mandalika semakin luas diketahui masyarakat,” ujarnya (21/07/26)

Ia menilai penyelenggaraan MotoGP dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan. Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan, terutama terkait akses transportasi menuju kawasan sirkuit yang masih kerap mengalami kemacetan saat pelaksanaan acara.

“Transportasi menuju sirkuit masih perlu dibenahi agar masyarakat maupun wisatawan merasa lebih nyaman saat menghadiri MotoGP,” katanya.

Selain aspek pelayanan, penyelenggaraan MotoGP juga diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu terus diperluas sehingga dampak ekonomi dari ajang internasional tersebut dapat dirasakan secara merata.

Di sisi lain, Sitti Ari menyoroti tingginya tarif hotel dan akomodasi yang kerap terjadi saat berlangsungnya event berskala internasional. Menurutnya, lonjakan harga tersebut berpotensi mengurangi minat wisatawan domestik untuk berkunjung ke NTB.

“Pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga hotel agar tetap dalam batas yang wajar. Jika tarif akomodasi terlalu tinggi, masyarakat tentu akan mempertimbangkan kembali untuk datang,” ungkapnya.

Ia juga berharap harga tiket MotoGP maupun tarif transportasi menuju lokasi penyelenggaraan tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk menyaksikan balapan secara langsung.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat mendorong penyelenggaraan berbagai event pendukung serta mengembangkan destinasi wisata unggulan, seperti Sembalun, Senggigi, dan kawasan potensial lainnya. Dengan demikian, wisatawan memiliki lebih banyak pilihan aktivitas selama berada di NTB.

“Harapannya, wisatawan tidak hanya datang untuk menyaksikan MotoGP, tetapi juga menikmati berbagai destinasi wisata yang dimiliki NTB. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata maupun perekonomian masyarakat,” tutupnya.***

Vr.

Portallombok – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Isvie Rupaeda meminta pemerintah daerah mempersiapkan secara matang seluruh kebutuhan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang bersama Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baiq Isvie menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang tetap konsisten menetapkan NTB dan NTT sebagai tuan rumah. Kepercayaan tersebut harus diikuti dengan kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari anggaran, sarana pendukung, hingga kesiapan atlet.

“Yang perlu dipersiapkan pertama adalah semuanya, termasuk anggaran yang dari awal harus kita siapkan. Atlet juga harus betul-betul dipersiapkan, karena bagaimanapun kita menjadi tuan rumah,” ujar Baiq Isvie (20/07/26)

Ia mengatakan, target NTB pada ajang tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi. Pihaknya berharap NTB mampu menembus 10 besar, bahkan mengejar posisi lima besar.

Namun, ia mengingatkan bahwa menjadi tuan rumah event olahraga nasional membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Pembiayaan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah.

“Menjadi tuan rumah sebuah event besar tidak mudah. Membutuhkan biaya besar dan tidak cukup hanya dengan anggaran pemerintah pusat, tentu akan melibatkan daerah,” katanya.

Meski demikian, Baiq Isvie optimistis NTB mampu menjalankan peran sebagai tuan rumah. Ia menyebut dukungan pemerintah pusat tetap menjadi faktor penting, sementara pemerintah daerah perlu menyiapkan ruang fiskal sesuai kemampuan.

Terkait porsi pembiayaan, Baiq Isvie menyebut dukungan terbesar tetap diharapkan berasal dari pemerintah pusat karena PON merupakan agenda nasional. Namun daerah tetap perlu mengambil peran dalam mendukung kelancaran pelaksanaan.

“Ini kan kegiatan nasional, tetapi mau tidak mau kita akan memberikan ruang untuk fiskal daerah,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal secara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Selasa 23 Juni 2026.

Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.***

Vr.

Portallombok – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sumbangan Pendidikan Menengah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang di lakukan adalah hearing bersama Ombudsman RI Perwakilan NTB.

Guna mematangka regulasi untjk memberikan kepastian hukum dslam penggalangan sumbangan pendidikan untuk mencegah praktik pungutan liar di lingkungan sekolah yang di resahkan masyarakat.

Ketua Bapemperda DPRD NTB, Ali Utsman Ahim, mengatakan Ranperda tersebut disusun sebagai pedoman yang jelas bagi sekolah dan komite sekolah dalam melakukan penggalangan sumbangan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Selama ini sekolah dan komite belum memiliki pedoman khusus mengenai tata cara penggalangan sumbangan. Karena itu regulasi ini disusun agar tidak terjadi kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Ali, usai hearing bersama Ombudsman RI Perwakilan NTB, di Ruang Komisi V DPRD NTB, Senin, (13/7).

Menurutnya, Ranperda tidak hanya mengatur tata cara penggalangan sumbangan, tetapi juga memperluas sumber partisipasi masyarakat dalam mendukung pendidikan. Jika sebelumnya sumbangan lebih banyak berasal dari peserta didik dan orang tua, ke depan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat umum juga dapat berkontribusi.

Nantinya, selain dalam bentuk uang, sumbangan juga dapat berupa barang maupun jasa. 

“Sumbangan bisa berupa uang, barang ataupun jasa. Misalnya seseorang menyumbangkan material bangunan atau tenaga serta keahliannya untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah. Semua itu merupakan bentuk sumbangan yang sah,” jelasnya.

Ali menegaskan, Ranperda juga memperjelas perbedaan antara sumbangan, bantuan, dan pungutan agar tidak lagi terjadi praktik pungutan yang dikemas dengan istilah sumbangan.

“Kasus yang sering muncul selama ini adalah sumbangan yang nuansanya menjadi pungutan. Karena itu mekanisme penggalangan sumbangan akan diperjelas agar tidak disalahgunakan,” katanya.

Selain itu natinya setiap penggalangan sumbangan nantinya wajib mengacu pada Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RABS) yang dituangkan dalam proposal sebagai dasar pengajuan dukungan kepada masyarakat.

Prinsip utama yang diatur dalam Ranperda, adalah sumbangan harus bersifat sukarela tanpa adanya penetapan nominal maupun unsur paksaan.

Dalam hearing tersebut Ombudsman RI Perwakilan NTB  memberikan berbagai masukan sebagai bagian dari penyempurnaan materi muatan regulasi.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dwi Sudarsono, mengapresiasi DPRD NTB yang membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan Ranperda. Menurutnya, Ombudsman dan DPRD memiliki kesamaan pandangan bahwa regulasi ini harus mampu menjaga kualitas pendidikan sekaligus melindungi hak peserta didik.

Ia menjelaskan, Ranperda tersebut berlaku bagi sekolah negeri maupun swasta karena negara memiliki tanggung jawab yang sama terhadap seluruh satuan pendidikan menengah. Regulasi ini mengatur mekanisme pemberian sumbangan dari pihak ketiga secara sukarela sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah pungutan liar yang selama ini masih menjadi keluhan masyarakat.

“Yang diatur adalah bagaimana masyarakat atau pihak ketiga dapat memberikan sumbangan secara sukarela tanpa membuka ruang terjadinya pungutan kepada peserta didik maupun orang tua,” katanya.

Dwi menambahkan, sejumlah aspek teknis, termasuk mekanisme penyampaian permohonan sumbangan oleh sekolah, masih akan dibahas lebih lanjut bersama Komisi V DPRD NTB dan para pemangku kepentingan lainnya.***

Vr

Portallmbok – Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan kesempatan terakhir kepada kontraktor pelaksana proyek peningkatan Jalan Lenangguar-Lunyuk di Kabupaten Sumbawa untuk menuntaskan sisa pekerjaan dalam waktu tujuh hari. 

DPRD menegaskan tidak akan ada lagi tambahan waktu setelah proyek tersebut berulang kali mengalami keterlambatan.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD NTB bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak kontraktor. Rapat digelar sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan proyek strategis daerah yang telah mengalami empat kali addendum.

Anggota Komisi IV DPRD NTB, Hasbullah Muis Konco, mengatakan DPRD ingin memastikan secara langsung perkembangan proyek, baik dari aspek pelaksanaan di lapangan maupun administrasi, sehingga dapat diketahui secara menyeluruh penyebab keterlambatan pekerjaan.

Menurutnya, DPRD sebelumnya sempat mengusulkan agar kontraktor dimasukkan ke dalam daftar hitam karena proyek terus mengalami penundaan. Namun, setelah mendengar penjelasan seluruh pihak dalam rapat, Komisi IV memutuskan memberikan kesempatan terakhir dengan batas waktu yang tegas.

“Kami mencatat komitmen kontraktor untuk menuntaskan pekerjaan dalam waktu tujuh hari. Setelah itu tidak ada lagi alasan maupun tambahan waktu,” tegas Hasbullah (2/07/26)

Ia menegaskan, meskipun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan, pemerintah tetap wajib menerapkan sanksi berupa denda keterlambatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, sisa pembayaran kepada kontraktor hanya dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 persen, lolos pemeriksaan, dan seluruh spesifikasi teknis dinyatakan memenuhi standar.

Hasbullah juga mengingatkan Dinas PUPRPKP NTB dan PPK agar melakukan pengawasan secara ketat hingga proyek benar-benar selesai. Apabila target penyelesaian kembali tidak tercapai, DPRD akan meminta pertanggungjawaban pihak terkait dan membawa persoalan tersebut kepada Gubernur NTB.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, menyampaikan progres pekerjaan saat ini tinggal menyisakan sekitar 1,6 persen. Pemerintah, kata dia, hanya mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai kontrak yang telah berjalan, bukan untuk kontrak baru.

“Kami sudah meminta kepastian dari kontraktor dan mereka menyatakan siap menyelesaikan sisa pekerjaan dalam tujuh hari. Kami berharap komitmen itu benar-benar dipenuhi,” ujarnya.

Ia menjelaskan besaran denda keterlambatan belum dapat dihitung karena pekerjaan masih berlangsung. Perhitungan akan dilakukan setelah proyek selesai dan seluruh hasil pekerjaan dinyatakan memenuhi ketentuan melalui pemeriksaan akhir.

Kusuma mengakui keterlambatan proyek dipengaruhi berbagai kendala di lapangan, terutama distribusi material dan mobilisasi alat berat menuju lokasi. Kondisi jalan yang rusak serta sejumlah titik longsor di jalur Lenangguar-Lunyuk turut memperlambat proses penyelesaian pekerjaan.

Di sisi lain, PPK proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Miftahuddin Anshary, menyebut cuaca ekstrem dan beratnya medan menjadi faktor utama yang menyebabkan kontrak harus mengalami empat kali addendum. Ia juga menegaskan bahwa proyek tersebut bukan merupakan objek temuan kelebihan pembayaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, yang masih berproses pada proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk saat ini hanyalah penghitungan denda akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Melalui langkah pengawasan ini, Komisi IV DPRD NTB menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap proyek infrastruktur daerah diselesaikan tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.***

Vr.