Demo Kelan,Wakil Ketua I Temui Masa Aksi
Portallombok – Puluhan masa aksi melakukan demo di depan kantor DPRD Provinsi NTB pada jumat 18 oktober 2024. Puluhan masa aksi yang tergabung dari HMI cabang kota mataram menyuarakan beberapa keresahan dan permasalahan yang terjadi dan meminta pergerakan anggota DPRD NTB untuk segera mengusut tuntas dan memberikan solusi.
Para pengunjuk rasa melakukan orasinya secara bergantian dengan pengamanan ketat dari aparat keplosian. Para masa aksi menyuarakan beberapa poin permasalahan di depan gerbang kantor DPRD NTB. Beberapa poin tuntutan mereka di antaranya Berikan jaminan hukum untuk membebaskan 6 mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka,Segera panggil kepala Disperindag Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu untuk melakukan audiensi terbuka di DPRD Provinsi NTB dengan HMI Cabang Mataram dan bertanggung jawab atas kelangkaan dan juga mahalnya harga gas LPG 3 Kg, dan Berikan jaminan air bersih di beberapa titik wilayah yang mengalami krisis air bersih berdasarkan amanah UU.
Usai melakukan orasinya para pendemo akhirnya di temui oleh wakil ketua I DPRD provinsi NTB yaitu H.Lalu Wirajaya di dampingi oleh sekretaris DPRD provinsi NTB, Aksi masa di terima oleh wakil ketua satu dan menyampaikan aspirasi secara musyawarah diskusi dengan duduk bersila bersama di depan gerbang kantor DPRD NTB dan wakil ketua menyatakan menerima seluruh tuntutan para aksi demo dan berjanji akan membahas dan mencari jalan keluarnya bersama anggota DPRD lainnya.
“Soal demokrasi kita punya pandangan yang sama, tentu ini butuh koordinasi, butuh komunikasi dengan pihak terkait, kemudian dalam dua kali Paripurna ini menjadi satu bahan yang disampaikan teman-teman Anggota DPRD Provinsi NTB, berikan kami waktu untuk koordinasi adik-adikku sekalian kepada pihak terkait untuk mencari bagaimana jalan keluarnya” ucap Lalu Wirajaya saat menerima dan duduk bersama massa aksi.
Usai di terima segala tuntutannya dan berdiskusi dengan wakil ketua I, Massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib, dengan pendampingan aparat kepolisian.***
admin02.
