Portallombok – Anggota DPRD Provinsi NTB, Burhanuddin, melaksanakan kegiatan reses di wilayah Lombok Timur bagian selatan guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, berbagai persoalan mengemuka, mulai dari sektor pertanian, kemiskinan, pariwisata, hingga pendidikan.
Pada sektor pertanian, masyarakat mengeluhkan sulitnya akses permodalan, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bidang pertanian. Sejumlah petani menyampaikan bahwa proses pengajuan pinjaman di bank masih tergolong rumit dan belum sepenuhnya berpihak pada petani kecil. Kondisi ini dinilai menghambat peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha pertanian di daerah tersebut.
“Masalah KUR untuk petani, agar pihak bank tidak mempersulit perosesnya karena serapan dari masyarakat kesulitan untuk memperoleh keredit KUR” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Burhanuddin menyatakan akan mendorong adanya koordinasi dengan pihak perbankan dan instansi terkait agar akses KUR bagi petani bisa dipermudah serta lebih tepat sasaran. Menurutnya, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Lombok Timur selatan sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Selain persoalan pertanian, Burhanuddin juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kondisi kurang layak. Ia melihat langsung sejumlah warga yang tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan masuk kategori miskin. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Di lapangan masih kita temukan masyarakat yang benar-benar layak menerima bantuan, tetapi tidak masuk dalam data. Sebaliknya, ada juga penerima bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ini menjadi catatan penting untuk perbaikan data ke depan,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, masyarakat berharap adanya penataan lingkungan yang lebih baik guna mendukung potensi wisata di wilayah selatan Lombok Timur. Warga menilai, kebersihan, infrastruktur dasar, serta pengelolaan destinasi wisata perlu ditingkatkan agar mampu menarik lebih banyak wisatawan dan berdampak pada peningkatan ekonomi lokal.
Sementara itu, pada bidang pendidikan, warga mengeluhkan sistem zonasi yang dinilai belum berjalan efektif. Beberapa orang tua siswa berharap adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut agar tidak merugikan siswa yang ingin melanjutkan pendidikan namunterhalang oleh aturan zonasi.
Burhanuddin menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting untuk dibahas di tingkat provinsi. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan solusi konkret melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPRD NTB demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur bagian selatan.*
Vr.
