PortalLombok.com – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) dorong Pmereintah Provinsi NTB akurasi data penerima bantuan pangan.
Akurasi data penerima bantuan pangan dianggap penting khususnya agar bantuan tepat sasaran penerimanya.
Komisi V DPRD NTB menjelaskan jika saat ini bantuan pangan belum tepat sasaran, yang disebabkan karena menggunakan data lama.
Akurasi data penerima bantuan pangan menjadi faktor utama dalam memastikan bantuan ini tetap sasaran.
Sejauh ini data yang ada dinilai belum banyak diperbaharui sehingga para penerima bantuan kepada orang yang sama.
Anggota Komisi V DPRD NTB H. Saepuddin Zohri menyebutkan, pembahuran data penerima manfaat ini mutlak dilakukan sehingga penerima ter-up date.
“Data inikan tidak pernah diolah lagi. Dan kenapa saya bilang tidak pernah diolah lagi sebab orang-orang yang menerima bantuan hanya orang-orang itu saja. Mestinya setiap tiga bulan atau empat bulan data itu di tinjau ulang,” kata Saepudin Zohri, Kamis 15 Februari 2024. .
Ia menegaskan, jika dalam pendataan ulang itu terdapat warga yang perekonomiannya membaik maka secepatnya diganti dengan masyarakat yang benar-benar miskin. Sehingga nantinya akan ada pemerataan dilapangan.
Baca juga :Gelar Program Jumat Salam, Ini Tanggapan DPRD NTB, Tapi Jangan Sering-Sering
Tersalurkannya bantuan pangan yang tepat sasaran adalah hajatan bersama dalam mengurangi beban warga miskin ditengah masih tingginya harga beras.
“Orang yang sudah meninggal masih ada data penerima bantuan. Nah inilah yang harus dirapikan sehingga program apapun namanya yang digelontorkan benar-benar untuk peruntukannya,” jelasnya.
Hal inilah yang menjadi tugas bersama untuk divalidasi agar bantuan sosial yang dihajatkan oleh pemerintah dalam menekan inflasi, kemiskinan ekstrem bisa tersalurkan dengan optimal.
Baca juga : Hambat Investor, DPRD NTB Sebut Pembahasan Perda RT/RW NTB Lemot
Masyarakat juga diminta untuk melaporkan keaparat desa, lingkungan maupun kelurahan sehingga nantinya dapat diteruskan ke pemerintah kabupaten kota dan provinsi agar bisa diperbaiki.***
(RV46)
