Portallombok – Paripurna dewan perwakilan daerah provinsi NTB membahas raperda prakarsa usulan Pj Gubernur NTB pada selasa 10 Desember 2024 menarik kesimpulan untuk raperda prakarsa usul PJ Gubernur untuk di bahas ke tahap lanjutan.
Pandangan Umum fraksi fraksi terhadap raperda prakarsa usulan Pj Gubernur di sampaikan oleh setiap fraksi dengan masing masing saran dan masukan, namun tetap menyutui untuk di bahas ke tahap selanjutnya.
pembahasan terkait peambahan modal untuk perusahaan BUMD Provinsi NTB yaitu PT Jamkrida NTB syariah.
Menurut fraksi gerindra, Raperda ini di rasa penting namun memerlukan pertimbangan yang matang dan membutuhkan alasan kebutuhan,prospek ekonomi serta prinsi prinsip tata kelola yang baik.
Fraksi gerindra menyambut baik laporan evaluasi kinerja BUMD NTB,serta yang telah memberikan kontribusi positif khususnya PT Jamkrida NTB syariah.
Namun perusahaan ini menghadapi tantangan kebutuhan tambahan modal dasar untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya sebagaimana ketentuan dalam POJK no . 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggraan usaha lembaga penjamin (PaoJK 2/2017) dan untuk menindaklanjuti surat OJK s-245/KO.181/2024 teranggal 11 November 2024 perihal sanksi peringatan tertulis kedua atas pelanggaran rencana pemenuhan ekuitas minimum PT Jamkrida NTB syariah D/H PT jamkrida NTB bersaing.
“Fraksi gerindra berpandangan bahwa penyertaan modal untuk PT Jamkrida NTB syariah dapat menjadi langkah strategis mengingat selama lebih dari satu dekade jamkrika NTB syariah telah berkontribusi segnifikan dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah” jelas juru bicara fraksi gerindra Lale yaquntunnafis
Hal serupa juga di jelaskan oleh fraksi demokrat namun tersapat beberapa catatan dimana yang di gariskan adalah pengelolaan BUMD harus di kelola secara amanah dan peofesional merupakan syarat mutlak joka ingin berkembang, oleh karenanya di hrapkan segenap direksi mampu mengelola BUmD secara profesional sekalugus menjalankan kemanfaatan umum,meningkatkan kualitas dan cakupan demi kesejahteraan masyarakat.
“Dengan profesionalisme maka kedepannya nperumda ini harus bisa mandiri dan tidak tergantung pada penyertaan modal dari pemerintah” ucap abdul rauf selaku juru bicara
Sementara itu Jamkrida juga di mungkinkan untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal,sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Sehingga fraksi demokrat berharap dengan raperda ini menjadikan Jamkrida lebih maksimal dalam berkomunikasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak selain pemerintah.
Sementara itu fraksi PPP mempertanyakan langkah kongkrit yang akan di lakukan oleh pemda provinsi NTB jika raperda ini nantinya telah di sahkan menjadi perda.
Langkah apa yang akan dilakukan terhadap para BUMD yang tidak mampu melakukan peningkatan PAD bagi daerah, dan juga komposisi pengurus dan di direksi harus menjadi perhatian serius agar BUMD kita menjadi maksimal di NTB.
Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kaidah umum dalam tatakelola perusahaan Perseroan Terbuka (PT) bahwa keputusan perihal penambahan modal itu dibuat melalui rapat pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu usulan perubahan modal awal sebelum dilakukan pendekatan politik anggaran melalui instrument peraturan daerah terlebih dahulu perlu dilakukan perbaikan kinerja dan penataan manajemen perusahaan.
beberapa wilayah di NTB masih menghadapi dampak bencana alam seperti banjir, yang memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Fraksi PKS berharap bahwa penyertaan modal ini juga dapat digunakan untuk mendorong keberlanjutan program-program yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang terdampak.
Selain itu, kawasan wisata Mandalika yang menjadi ikon pariwisata NTB membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Kami percaya, BUMD yang dikelola dengan baik dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung pengembangan kawasan tersebut.
Fraksi PKS menyatakan dukungan penuh terhadap mekanisme pembahasan lanjutan Raperda ini di tingkat komisi. Kami berharap, pembahasan ini dapat memperhatikan aspek teknis, keuangan, dan dampak sosial, sehingga Raperda ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan Daerah secara komprehensif.
Fraksi PKS mengajak semua pihak untuk menjadikan Raperda ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan Daerah. Dengan ikhtiar bersama, kami yakin NTB dapat menjadi provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing di tengah tantangan global dan lokal yang semakin kompleks.***
Vr.
