PortalLombok.com – Kasus balita alami stunting dan gizi buruk masih mendominasi di Desa Ranjok, Gunung Sari, Lombok Barat, Jumat 24 November 2023, hasil laporan program Jum’at Salam (Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat) bersama Disnakertrans NTB dan PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan hasil laporan yang diberikan Kepala Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang menyebutkan hingga saat ini persoalan masyarakat Desa Ranjok masih didominasi kasus balita stunting dan gizi buruk.
Menurut Kades Ranjok Khairil Anwar mengungkapkan saat ini jumlah balita stunting di wilayahnya terdata sebanyak 32 orang.
“Ada 32 orang saat ini jumlah balita stunting di Desa Ranjok,” ungkap Khairil Anwar, saat menyampaikan persoalan masyarakat Ranjok, Jumat 24 November 2023.
Tidak hanya persoalan kasus Balita Stunting, Kepala Desa Ranjok Khairil Anwar juga mengungkapkan masih ada anak-anak di Desa Ranjok yang masuk kategori gizi buruk.
Oleh karena itu, Ia meminta bantuan kepada pemerintah agar Desa Ranjok bebas dari gizi buruk.
“Semoga kedepaanya Desa Ranjok dapat terbebas dari gizi buruk, yang kini masih mendominasi,” ungkapnya menambahkan.
Ia juga mengatakan saat ini sedang ada pembangunan lapangan bola yang kondisi topografinya letaknya lebih tinggi dari rumah warga.
“Kami berharap pemerintah dapat membantu membangun talud untuk menghindari resiko terjadinya longsor di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Kadus di Desa Ranjok Samsul Khairi mengungkapkan persoalan yang akhir-akhir ini terjadi di Desa Ranjok yakni maraknya usaha simpan pinjam liar yang mengatasnamakan koperasi dengan suku bunga tinggi sehingga banyak memakan korban.
Akibatnya banyak korban yang terlilit hutang. Korban-korban ini juga ditawari untuk berangkat bekerja ke luar negeri oleh calo dan diiming-imingi diberikan pinjaman tanpa bunga oleh koperasi liar tersebut untuk bekerja di luar negeri.
“Koperasi ini memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, namun di satu sisi menjanjikan warga bisa bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Ia menyampaikan karena terbatasnya lowongan kerja yang ada di Desa Ranjok dan sekitarnya pemuda banyak yang bekerja di toko di wilayah Mataram dan menjadi tukang.
Ia berharap Pemerintah Provinsi NTB bisa memberikan bantuan untuk kelompok usaha dan melatih pemuda agar memiliki skill sehingga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Program Jum’at Salam (Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat) yang diinisiasi oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTBÂ Lalu Gita Ariadi memasuki Jum’at ke-5, kali ini Disnakertrans NTB mengunjungi Desa Ranjok, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat dan diterima langsung oleh Kades Ranjok di Aula Kantor Desa Ranjok, Jum’at 24 November 2023.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., didampingi oleh Sekretaris Dinas Nakertrans NTB, Najib, SH. Kepala BLKDLN NTB, Niniek Rahayu, Kabid Transmigrasi, Hj. Nina beserta para pejabat fungsional lainnya bersama Kepala Desa Ranjok, berkesempatan menyerahkan bantuan makanan tambahan dan telur kepada Balita stunting di Desa tersebut.
Dalam sambutannya, Aryadi juga menyampaikan sebagai provinsi yang masuk 4 besar pengirim PMI di Indonesia, mengindikasikan bahwa minat masyarakat NTB untuk bekerja di luar negeri sebagai PMI cukup besar.
Besarnya minat ini tentu harus diiringi dengan pengetahuan mumpuni tentang bagaimana menjadi PMI Prosedural.
“Meski di Ranjok ini tidak banyak warganya yang menjadi PMI, namun jika ada tawaran datang untuk menjadi PMI, maka perlu mengetahui prosedural bagaimana menjadi PMI yang resmi dan legal,” tutur Aryadi.
Ia mengajak segenap komponen masyarakat di Desa Ranjok untuk ikut bersama-sama mencegah terulangnya kasus rekrutmen CPMI secara ilegal atau non prosedural. Sebab sangat merugikan, karena CPMI akan menjadi korban yang menyedihkan nasibnya.
“Jika ingin keluar Negeri, maka ikuti jalur prosedural, dimulai dari desa. Pak kades dan jajarannya, saya mohon agar membimbing warga dan bisa memastikan bahwa warga yang direkomendasikan untuk menjadi PMI benar benar memenuhi syarat, melalui perusahaan yang punya ijin dan job order,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan TP. PKK di Desa Ranjok, Ibu Riza berharap pemerintah bisa membantu memberikan peralatan jahit dan memasak agar ibu-ibu PKK di Desa Ranjok bisa diberdayakan demi membantu perekonomian keluarga.
Merespon usulan tersebut, Kepala BLKDLN Ninik Rahayu menyampaikan bahwa tahun 2024 mendatang BLKDLN akan membuka 1 paket pelatihan menjahit untuk Program MTU (Mobile Training Unit), di Desa Ranjok.
Baca juga :Â Perlindungan Tenaga Kerja NTB Rendah, Tidak Sampai 50 Persen, Disnakertrans NTB Jelaskan Solusi Yang Perlu Dilakukan
Kadisnaker menambahkan bahwa tahun 2024 mendatang, pihaknya sudah menyiapkan program pelatihan untuk para TKM, kemudian dilanjutkan dg pendampingan manajemen wirausaha dari Bidang Latas dan Bidang Penempatan memberikan bantuan peralatan usaha.
“Jika kelompok menjahit dari desa ini sudah siap mendirikan kelompok usaha, maka kami akan menyiapkan bantuan mesin jahit untuk 1 kelompok usaha pada tahun 2024 mendatang,” ujar Gde Aryadi.
Terkait koperasi liar, Kadisnakertrans NTB akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar oknum-oknum yang merugikan masyarakat bisa ditindak.
Ia menjelaskan bahwa salah satu program ketenagakerjaan di desa dalam inovasi Pepadu Plus yang kini digencarkan Disnakertrans NTB adalah penguatan skill atau manajemen produktivitas wirausaha untuk para tenaga kerja mandiri (TKM) sehingga bisa mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai dengan potensi yang tersedia di desa. Misalnya usaha perbengkelan, barista atau pengolahan kopi dan hasil pertanian lainnya, menjahit, pertukangan dll.
“Karena sifatnya terbatas, maka kami akan lakukan secara bertahap dengan skala priorotas berkolaborasi dan bergotong royong dengan desa. Mungkin sebagian dari dana desa bisa diprogramkan untuk dukungan wirausaha bagi para TKM didesa,” pungkasnya.
Terkait mengurangi angka kekurangan gizi atau stunting, Ia mengatakan ini adalah tugas kita bersama. Kolaborasi antar stakeholder terkait sangat penting. Komitmen Pemerintah Provinsi NTB adalah meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah NTB.
“Kami berharap semua pihak ikut serta berpartisipasi dengan tulus untuk pengentasan stunting ini,” ujarnya.***
(RV)
