Portallombok – Komisi V DPRD NTB lakukan kunjungan kerja ke Surabaya guna mempelajari sistem pendidikan khususnya penerimaan peserta didik baru ( PPDB) agar pelaksanaannya di NatB lebih tepat, tertata dan minim permasalahan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPRD NTB melakukan koordinasi langsung dengan Dinas Pendidikan serta DPRD di Jawa Timur untuk menggali berbagai kebijakan pendidikan yang dinilai berhasil diterapkan.
“Kami banyak belajar di sini, terutama terkait sistem penerimaan siswa baru di SMA. Setiap tahun biasanya selalu muncul persoalan saat PPDB, sehingga kami ingin mempelajari bagaimana Jawa Timur mengatur sistemnya agar lebih seimbang dan tidak menimbulkan kegaduhan,” ujar Made Selamet, Selasa 12 Mei 2026 melalui sambungan telpon.
Menurutnya, salah satu hal penting yang dipelajari adalah pengaturan jalur penerimaan siswa baru, mulai dari jalur domisili, prestasi hingga afirmasi. Ia menilai keseimbangan kuota pada masing-masing jalur sangat penting untuk menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat.
“Kebijakan pemerintah di sini cukup baik karena mampu menyeimbangkan berbagai sistem penerimaan, baik afirmasi, prestasi maupun domisili. Ini yang sedang kami koordinasikan juga dengan Dinas Pendidikan di NTB,” katanya.
Made Selamet juga menyoroti perlunya membangun komitmen bersama antara DPRD dan Dinas Pendidikan dalam mengurangi praktik-praktik titipan siswa saat penerimaan murid baru.
“Kadang-kadang Dewan sendiri juga membuat situasi menjadi rumit karena adanya titipan. Nah sekarang bagaimana mulai meminimalisasi hal seperti itu. Harus ada kesepahaman antara Dewan dan Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Selain itu, Komisi V DPRD NTB juga mempelajari upaya pemerataan kualitas sekolah agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah favorit tertentu. Menurutnya, pemerataan sarana dan fasilitas pendidikan menjadi langkah penting untuk menciptakan kualitas sekolah yang merata.
“Kita belajar bagaimana sekolah-sekolah di Jawa Timur didukung fasilitas dan sarana yang lebih merata sehingga tidak semua masyarakat hanya mengejar sekolah tertentu,” ujarnya.
Tak hanya membahas SMA, kunjungan tersebut juga menyoroti pengembangan pendidikan SMK agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Made Selamet mengatakan, di Jawa Timur terdapat koordinasi erat antara Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan jurusan di SMK.
“SMK jangan sampai justru menciptakan pengangguran. Di sini jurusan dibuka berdasarkan kebutuhan tenaga kerja, seperti pariwisata dan IT yang memang sedang banyak dibutuhkan,” jelasnya.***
Vr
