Portallombok – Wakil Rakyat di Udayana mendukung langkah aparat penegak hukum (APH) dalam pemberatasan tindakan pidana korupsi. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum Kepala Bidang SMK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB menjadi warning bagi semua penyelengara negara.
Hal ini di perkuat oleh Ketua Komisi I DPRD NTB Haji Moh. Akri yang menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap oknum tersebut adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Dirinya meminta agar Penjabat Gubernur NTB untuk melakukan evaluasi mental para birokrasi dalam memastikan tidak adanya niatan untuk melakukan rasuah (korupsi).
“Birokrasi kita ini harus diperbaiki mental-mental seperti itu. Kecuali kalau tidak OTT maka itu ada asas praduga tidak bersalah. Dan saya kira Pj Gubernur harus mengevaluasi semua mental birokrasi kita ini,” katanya, Jumat (13/12/2024).
Ia pun menambahkan, Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahannya harus bebas dari tindak pidana korupsi. Sehingga ditingkat daerah, tidak ada lagi mental-mental yang dianggap korupsi. OTT ini adalah tindakan yang telah dipantau sebelumnya sehingga oknum tersebut di amankan.
Retokrasi birokrasi lanjutnya, adalah salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memastikan para birokrasi bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Meretokrasi birokrasi yang menjadi salah satu visi Iqbal-Dinda kan disitu. Nanti gubernur yang baru, saya kira akan melakukan pembinaan mental-mental birokrasi harus diperbaiki terutama bidang hukum. Artinya, hukum ini terkait dengan korupsi,” jelasnya.
Transparansi anggaran adalah satu satu upaya yang dikedepankan agar tidak ada celah untuk berbuat tindak korupsi. Para kepala OPD termasuk juga jajaran eselon II, III dan IV harus dilakukan retokrasi karena terdapat kebijakan-kebijakan terkait program-program yang harus diawasi dengan baik.
“Tentu kami DPR salah satu fungsinya adalah pengawasan sehingga kita mengawasi. Kita semua tidak luput dari hilap dan salah, sehingga mental ini harus bersih dan tidak terjadi seperti ini (OTT),” ucapnya.
Gebernur terpilih tegasnya, sudah tahu apa yang harus dilakukan sebab berasal dari ASN. Uji kelayakan bagi pejabat yang akan menduduki jabatan agar tidak berbuat menyimpang saat mengemban amanah.
Uji kelayakan publik juga sangat penting dalam melihat trak record bagi eselon II, III dan IV. Jika itu terpenuhi maka birokrasi di NTB bersih dari korupsi.***
- Vr.
