PortalLombok.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) Baiq Isvie Rupaeda rela turun ke jalan di tengah terik panas temui aliansi elemen mahasiswa Indonesia yang tumpah ruah melakukan aksi demo evaluasi kinerja Presiden Jokowi di masa akhir jabatan.
Masa aksi demonstrasi yang tergabung dalam elemen seluruh mahasiswa Indonesia secara serentak melakukan aksi demonstrasi mengevaluasi empat tahun masa jabatan pimpinan Presiden Jokowi dan wakil Presiden Makruf Amin, pada Jumat 20 Oktober 2023, bertempat di depan Kantor DPRD NTB, di Mataram.
Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat memberikan evaluasi kinerja Presiden Jokowi di akhir masa masa jabatannya.
Dalam keterangan yang diberikan kordinator lapangan menyebutkan aksi demonstrasi ini merupakan dari gabungan seluruh BEM kampus di seluruh Indonesia untuk evaluasi kinerja 9 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, dan empat tahun masa pemerintahan Jokowi-Makruf.
“Yang jelas hari ini aksi demonstrasi dilakukan serentak secara nasional di 11 titik oleh gabung seluruh BEM kampus seluruh Indonesia. Aksi hari ini adalah evaluasi kami untuk 9 tahun Jokowi memerintah, dan empat tahun pemerintahan Jokowi-Makruf,” ucap M Tohir Jaelani selaku koordinator lapangan (Korlap) aksi, Jumat 20 Oktober 2023.
Salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi adalah tentang keputusan MK dalam memberikan batas usia cawapres yang merupakan bentuk rapor merah Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya, karena keputusan tersebut diperuntukkan untuk sang anak.
“Ini rapor merah untuk keputusan MK tentang batas usia capres cawapres. Karena ini membuka jalan untuk melenggangkan kekuasaan politik dinasti, yang semua orang tahu keputusan MK itu diperuntukkan untuk anak Jokowi,” katanya menambahkan dalam orasi tuntutannya.
Hal ini menjadi landasan para masa aksi yang tergabung dalam aliansi rakyat NTB menggugat menolak politik dinasti terjadi di Indonesia, yang kini sedang menjadi pembicaraan masyarakat Indonesia.
“Kami turun hari ini untuk menolak politik dinasti,” katanya tegas. Karena hal itu bertentangan dengan semangat reformasi.
Dalam masa aksi serentak yang dilakukan mahasiswa seluruh Indonesia Jumat 20 Oktober 2023, terdapat 36 tuntutan termasuk diantaranya adalah masalah kejahatan pelecehan seksual yang kini marak terjadi di kampus-kampus.
Masa aksi juga menyampaikan beberapa poin tuntutan antara lain hentikan proyek strategis nasional dan cabut UU Cipta Kerja.
Aksi demonstrasi itu diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi mahasiswa tersebut.
“Tugas kami menyampaikan aspirasi adik-adik mahasiswa untuk didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, Pemda dan rektor,” kata Isvie tegas, saat menemui pendemo meski terik panas.
Baca juga : Terkesan Alot, Paripurna DPRD NTB Putuskan Tunda Pembahasan 7 Buah Raperda, Ini Alasannya
Namun karena banyaknya tuntutan para demonstran, maka pihaknya akan memilih dan memilah mana aspirasi yang akan ditindaklanjuti. Sebab sekilas dia mendengarkan tuntutan mahasiswa, tidak semua permasalahan yang disampaikan bisa dilanjutkan.
“Nanti kita lihat, kita baca, kalau memang dirasa perlu dikirim ya akan kita kirim ke Presiden. Kan tidak semua apa yang disampaikan itu kita kirim, kita kaji dulu kalau memang ada hal urgent yang harus disampaikan ke presiden ya kita sampaikan,” kata Isvie.
Adapun permasalahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, akan langsung dilaksanakan oleh DPRD. Seperti kekerasan terhadap mahasiswa dan juga dugaan pelecehan seksual di kampus. Serta juga terkait masalah pertanian.
“Kami atas nama pimpinan sudah bersurat kepada semua Rektor untuk kita diskusikan bersama komisi V, tapi tidak ada satupun Rekor yahg mau hadir. Untuk nanti itu saya minta komisi V datangi langsung kampus-kampus ini,” tegasnya
Setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua DPRD NTB, massa aksi kemudian membubarkan diri secara tertib. Dari pantauan Suara NTB, aksi demonstrasi berlangsung tertib, tidak gesekan yang terjadi antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengawal masa aksi tersebut. ***
(RV)
