PortalLombok.com – Berikut profil lengkap mantan Walikota Bima Muhammad Luthfi yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mantan Walikota Bima Muhammad Luthfi resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 9 jam, di gedung KPK, Jakarta.
Mantan Walikota Bima Muhammad Luthfi diduga melakukan gratifikasi sejumlah pengerjaan proyek, dan pengadaan barang dan jasa.
Dalam ksasu korupsi yang kini menimpanya mantan Walikota Bima Muhammad Luthfi diduga telah menerima suap atau keuntungan dengan total Rp 8,9 miliar.
Lalu siapa sebenarnya Muhammad Luthfi, mantan Walikota Bima yang kini resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
Artikel ini akan mengulas tentang profil Walikota Bima Muhammad Luthfi periode 2018-2023, yang kini menjadi tersangka kasus korupsi, dilansir dari website resmi Pemerintah Kota Bima portalbimakota.go.id, Jumat 6 Oktober 2023.
Memiliki nama Muhammad Lutfi diketahui lahir di Bima tanggal 15 Agustus 1971 dan telah menginjak usia 52 tahun.
Meskipun Muhammad Luthfi lahir di Bima, ia besar dan menempuh masa pendidikannya di ibukota Jakarta.
baca juga : Terima Suap Rp 8,6 Miliar, KPK Tetapkan Walikota Bima Muhammad Luthfi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi
Masa pendidikan sekolah dasar ditempuhnya di SD Rawa Badak 03 Pagi Jakarta Utara, tamat tahun 1985, sedangkan masa pendidikan Sekolah Menengah Pertama dijalani di SMPN 30 Jakarta Utara, tamat tahun 1987.
Luthfi menjalani masa pendidikan menangah atas di SMA Pergunas, tamat tahun 1991, dan menempuh pendidikan tinggi di Akademi Bank Indonesia tahun 1992-1995.
Tidak hanya itu Luthfi pun menempuh program extension Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1996 – 1999. Terakhir, di STIE Yayasan Administrasi Indonesia, Jakarta pada tahun 2000 – 2008.
Ada dua hal yang menjadi ketertarikannya sejak muda, yakni dunia usaha dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbagai organisasi ditekuninya, salah satunya AMPI (Angkatan Muda Pembangunan Indonesia) dimana ia menjadi anggota selama periode 2005 hingga 2010.
Saat menjadi mahasiswa, ia pun telah menekuni organisasi dan menduduki posisi Ketua Komisariat PMII Aba Abi pada tahun 1994. Ini menjadi jejak karirnya yang pertama dalam organisasi.
Latar belakang keluarga yang agamis mendorongnya ikut serta dalam ormas Islam. Ia adalah tokoh kepemudaan berbasis Nadlatul Ulama. Pada tahun 2012 dan tergabung dalam PP GP Ansor, serta menjadi Sekretaris Badan Wakaf PBNU selama tahun 2010 hingga 2015.
Terdorong keinginan untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, ia bergabung dengan partai politik Golkar dan menjadi anggota DPP Partai Golkar sejak tahun 2003 hingga sekarang.
Jejak karirnya dalam dunia usaha cukup panjang. Pada tahun 1999 ia telah menjadi Pimpinan Perusahaan Opini Indonesia (Pers), posisi yang dipegangnya hingga tahun 2008. Tahun 2002 hingga 2004 ia menjadi Direktur PT. Messindo Persada Lift.
Pada periode yang sama, ia pun menjabat sebagai Komisaris PT. Rahma Timador, posisi yang dijabatnya hingga tahun 2008. Pada saat yang nyaris bersamaan, yakni tahun 2007 hingga 2008, ia menjadi Komisaris PT. Wisata Hiburia.
Karir dalam dunia politik telah dijalankan mantan Walikota Bima Muhammad Lutfi sejak tahun 2009 dengan menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar selama periode 2009 – 2014 mewakili Dapil Nusa Tenggara Barat.
Ia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya setelah memperoleh 59.704 suara.
Di DPR RI, Muhammad Luthfi duduk di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, penanggulangan bencana, KPAI, Baznas dan pemberdayaan perempuan.
Kiprahnya di Senayan telah dilakukan bagi daerah NTB antara lain mendorong embarkasi NTB menjadi embarkasi penuh pada tahun 2012 dan mendorong divestasi saham PT. Newmont untuk dimiliki oleh nasional dengan porsi kepemilikan 51%.
Pada Pilkada serentak tahun 2018, ia mencalonkan diri dalam pilkada serentak Kota Bima dan terpilih sebagai Walikota Bima. Ia bersama pasangannya yakni Wakil Walikota Feri Sofiyan, dilantik oleh Gubernur NTB sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada tanggal 26 September 2018 di Mataram.
Dikutip dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (LHKPN KPK) per 31 Desember 2022 Muhammad Luthfi memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 5,7 miliar yang terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak.
Berikut rincian harta kekayaan mantan Walikota Bima Muhammad Luthfi dikutip dalam laporan LHKPN KPK.
TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.010.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 1264 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/98 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
- Tanah Seluas 1769 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah Seluas 893 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
- Tanah Seluas 411 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA KOTA BIMA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 250.000.000
- MOBIL, WRANGLER JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
- MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 1972, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 819.000.000
KAS DAN SETARA KAS Rp. 658.432.483
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 5.737.432.483
***
(PL-01)
Sumber: portal.bimakota.go.id
